Jakarta, CoreNews.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari sektor hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup harmonisasi tarif, kemudahan bahan baku, hingga penertiban impor ilegal yang mengganggu industri dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meninjau sejumlah regulasi untuk mendukung industri tekstil. “Salah satunya adalah tentunya harmonisasi tarif dari hulu ke hilir,” kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa, 22 September 2026.
Prabowo juga meminta Bea Cukai menertibkan balpres berisi pakaian, tas, dan sepatu bekas impor ilegal. “Hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah mengevaluasi PPN bagi industri berorientasi ekspor serta mendorong Danantara membantu restrukturisasi perusahaan bermasalah.
Airlangga menyebut industri TPT menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan mencatat ekspor sekitar USD12 miliar. “Industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset,” katanya.
