Google menemukan ribuan kanal yang menyebarkan konten pro-pemerintah secara terkoordinasi. Sepanjang Januari-September 2026, perusahaan teknologi itu menghentikan 23.827 kanal YouTube dalam berbagai kampanye yang terkait dengan Indonesia.
Jakarta, CoreNews.id – Google menghapus sedikitnya 28.326 kanal YouTube yang terlibat dalam berbagai operasi pengaruh terkoordinasi terkait Indonesia sepanjang 2025 hingga September 2026. Sebagian besar jaringan yang ditemukan pada 2026 menyebarkan konten berbahasa Indonesia untuk mendukung pemerintah.
Data tersebut terungkap dalam laporan resmi Google Threat Analysis Group (TAG), yang memantau aktivitas jaringan digital yang dinilai berupaya memanipulasi opini publik.
Lonjakan penindakan pada 2026
Dalam laporan kuartal III 2026 yang diterbitkan 30 Oktober, Google mencatat penghentian 19.372 kanal YouTube terkait kampanye Indonesia selama Juli-September.
Rinciannya, sebanyak 6.888 kanal dihapus pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September.
Khusus jaringan Agustus, Google menyebut kanal-kanal tersebut menyebarkan konten untuk mendukung pemerintah Indonesia sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
Jika digabungkan dengan penindakan kuartal I dan II, jumlah kanal terkait operasi pengaruh Indonesia yang dihentikan sepanjang Januari-September 2026 mencapai 23.827 kanal.
Pada 2025, Google juga mencatat sedikitnya 4.499 kanal dalam berbagai kampanye terkait Indonesia.
Bukan semata-mata karena mendukung pemerintah
Google menegaskan bahwa penindakan dilakukan bukan karena kanal menyampaikan dukungan politik. Perusahaan menggunakan istilah coordinated influence operations untuk menggambarkan aktivitas jaringan yang menyebarkan pesan secara terorganisasi dan tidak autentik.
Pola tersebut berbeda dengan warga yang secara sukarela menyampaikan pendapat politik.
Google juga tidak mengungkap identitas seluruh operator maupun bukti keterlibatan langsung pemerintah Indonesia.
Dalam laporan kuartal III 2026, skala jaringan terkait Indonesia bahkan melampaui sejumlah kampanye yang dikaitkan dengan China dan Rusia.
Hingga 18 November 2026, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai penindakan tersebut.













