Jakarta, CoreNews.id – Pulau-pulau indah di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, ditemukan sedang dipasarkan secara online, memicu perhatian publik dan pemerintah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa secara hukum, tidak ada pulau yang bisa dimiliki oleh perorangan secara penuh. Ia menjelaskan bahwa kepemilikan pulau di Indonesia tunduk pada batasan regulasi, salah satunya hanya boleh dikuasai hingga maksimal 70%.
“Ya intinya begini, tidak ada pulau yang bisa dimiliki secara pribadi, bicara keseluruhan ada batasan, ada undang-undangnya. Paling tidak maksimal itu 70 persen,” ungkap Bima kepada awak media di Kampus IPDN, Sumedang, Kamis (23/6/2025).
Ia menambahkan bahwa pulau bisa disewakan, namun tidak untuk dijual bebas, dan semua bentuk pemanfaatan harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Pulau itu atau lahan itu bisa saja disewakan tapi semua ada aturannya, seperti tadi proporsi itu tidak bisa secara keseluruhan,” katanya.
Sebagai langkah lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan inventarisasi terhadap pulau-pulau yang rawan disalahgunakan, termasuk memastikan adanya payung hukum yang jelas terkait kepemilikannya.
“Pada intinya kita akan menginventarisir hal-hal atau wilayah-wilayah yang memang harus kita jaga payung regulasinya, dan juga kepemilikannya,” pungkasnya.
