Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Diprotes, Kenaikan Pajak Hiburan Akan Ditunda

by Redaksi
17 Januari 2024 | 20:45
in Indeks, Nasional
Diprotes, Kenaikan Pajak Hiburan Akan Ditunda
Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi soal kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa hiburan sebesar 40-75%. Pihaknya akan menunda pelaksanaan undang-undang tersebut setelah mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Bali.

“Ya memang kemarin saya justru sudah dengar itu dan saya langsung kumpulkan instansi terkait masalah itu, termasuk Pak Gubernur bali dan sebagainya jadi kita mau tunda dulu saja pelaksanaannya,” ungkap Luhut melalui akun instagramnya, Rabu (17/1/2024)

Menurutnya, Undang-Undang tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari Komisi XI DPR. Untuk itu, dia telah memutuskan untuk mengevaluasi dan judicial review atau hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, tarif minimal pajak hiburan ditetapkan naik menjadi 40% dan paling tinggi 75%. Namun Kenaikan tersebut mendapat protes dari pelaku bisnis seperti pengacara kondang Hotman Paris dan pedangdut Inul Daratista.

READ  Presiden Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan Hilirisasi Rp180 Triliun
Tags: Luhut Binsar PanjaitanPajakPajak Hiburan
Previous Post

Enam Program Amin Untuk Kesejahteraan Guru Dan Tenaga Kependidikan

Next Post

Kata Cak Imin Soal Pernyataan Sekjen PBNU ‘Jangan Pilih Capres yang Didukung Ba’asyir’

Next Post
Cak Imin Klaim 90 Persen Muhammadiyah AMIN

Kata Cak Imin Soal Pernyataan Sekjen PBNU 'Jangan Pilih Capres yang Didukung Ba'asyir'

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan kedua koperasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan siapa yang sah menjadi pengurus. Lebih dari itu, proses pembenahan harus mampu mengembalikan fungsi koperasi sebagai wadah ekonomi anggota, memastikan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin manfaat izin HTR benar-benar dirasakan masyarakat

Bedah Legalitas Koperasi Pemegang Izin HTR Digelar di Nunukan

15 November 2026 | 13:58
bisnis-data-center-indonesia-dci-tenaga-ahli

Bisnis Data Center Tumbuh, Data Center Integrasi dan Uptime Institute Bidik Kebutuhan Tenaga Ahli

13 November 2026 | 06:00
Menurut Agustianto yang pernah mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR-RI pada awal Septeber 2026 lalu, berdasarkan UU tersebut maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.

Masyarakat Adat Dayak Agabag Wajib Mendapat Perlindungan Hukum Berdasar UU Reforma Agraria Terbaru

13 November 2026 | 11:10
satgas-pasti-blokir-507-entitas-keuangan-ilegal-per-juni-2025

Mengajukan Pinjaman Daring, Kapan Waktu yang Tepat?

6 Oktober 2025 | 14:00
payment ID

BI Bantah Payment ID Jadi Alat Mata-mata: Kami Tak Kurang Kerjaan

13 Agustus 2025 | 12:38
interpol-terbitkan-red-notice-riza-chalid

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice Riza Chalid

1 Februari 2026 | 20:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved