Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Menurut Tirta kembali, perawatan pakaian yang tepat berpengaruh langsung pada kenyamanan tubuh dan kesehatan kulit. Kesalahan dalam mencuci tidak hanya merusak serat kain, tetapi juga dapat memicu bau badan serta masalah kulit.

Jakarta, CoreNews.id — Kesalahan dalam penggunaan dan pemilihan deterjen seringkali menjadi pemicu gangguan kulit, seperti kemerahan, gatal, hingga beruntusan. Deterjen...

Kertajati Hanya Bebani Jabar Rp 100 Miliar per Tahun, KDM Minta Ditutup

by Irawan Djoko Nugroho

8 Januari 2026 | 10:36

Majalengka, CoreNews.id — Kondisi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati telah membebani keuangan Pemprov Jabar. Biaya anggaran hingga Rp 100...

Menurut BNI, pengalihan saham tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mengatur kepemilikan saham negara melalui Kepala BP BUMN sebesar 1% pada BUMN, termasuk BNI. Adapun nilai transaksi pengalihan saham yang ditetapkan berdasarkan nilai buku, yaitu sebesar Rp839,18 miliar. Nilai tersebut masih bersifat sementara dan akan ditetapkan secara definitif berdasarkan keputusan Kepala BP BUMN.

Saham Seri B Milik Danantara Dialihkan ke BP BUMN

by Irawan Djoko Nugroho

7 Januari 2026 | 16:43

Jakarta, CoreNews.id — Sebagian saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (DAM) dialihkan kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik...

Menurut Agus kembali, perpanjangan insentif PPN DTP diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025. Aturan itu memberikan fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga Rp 2 miliar, untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar. Insentif ini berlaku bagi rumah baru yang siap huni dan diserahkan pertama kali oleh pengembang dalam periode 1 Januari hingga 31 Desember 2026.

Insentif PPN Rumah Resmi Diperpanjang Hingga Akhir 2026

by Irawan Djoko Nugroho

7 Januari 2026 | 15:43

Jakarta, CoreNews.id — Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun diperpanjang pemerintah...

Menurut Trump, operasi yang dilakukan AS kepada Venezuela sebagai bagian dari penegakan kembali Doktrin Monroe dan upaya memberantas dugaan perdagangan narkoba serta korupsi, sekaligus memperkuat pengaruh Amerika Serikat atas cadangan minyak besar Venezuela.

Venezuela Menyerah, Siap Serahkan 30-50 Juta Barel Minyak ke Amerika Serikat

by Irawan Djoko Nugroho

7 Januari 2026 | 13:45

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas sementara di Venezuela telah menyetujui penyerahan antara 30 juta hingga 50 juta barel minyak berkualitas tinggi...

UOB Indonesia dicatat telah menunjuk BRI Danareksa Sekuritas, Indopremier Sekuritas dan Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara, Bank Mandiri akan menjadi wali amanat dari penerbitan surat utang ini

UOB Indonesia Akan Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar Dengan Tingkat Bunga 6,50% Pertahun

by Irawan Djoko Nugroho

6 Januari 2026 | 16:21

Jakarta, CoreNews.id — Obligasi berkelanjutan tahap 2 senilai Rp 500 miliar dengan tingkat bunga sebesar 6,50% per tahun, akan diterbitkan...

Selepas peluncuran, Pramono berharap agar profesionalisme Bank Jakarta terus diperkuat agar ia berkembang menjadi bank yang semakin kompetitif. Dengan jaringan Visa yang menjangkau lebih dari 200 negara, diharapkan layanan Bank Jakarta semakin andal dan aman serta dapat memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat, termasuk untuk kebutuhan internasional.

Bank Jakarta Bersama Visa Luncurkan Kartu Debit Visa

by Irawan Djoko Nugroho

6 Januari 2026 | 13:30

Jakarta, CoreNews.id — Bank Jakarta bekerjasama dengan Visa resmi meluncurkan Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Lippo Mal Kemang, Jakarta...

Menurut Supratman, yang dilarang adalah menyebarluaskan ajaran komunis karena bertentangan dengan Pancasila. Dan yang dimaksud ‘menyebarkan dan mengembangkan ajaran’, adalah membentuk gerakan kelompok untuk menentang Pancasila, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 188 ayat (1) KUHP.

Kaji Komunisme Tak Lagi Dikenakan Pidana

by Irawan Djoko Nugroho

6 Januari 2026 | 12:03

Jakarta, CoreNews.id — Masyarakat yang mengkaji komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lainnya tidak akan dipidana. Dimana kajian tersebut dilakukan untuk...