Jakarta, CoreNews.id — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) bertempat di Auditorium Gedung Manajemen Garuda di Tangerang Banten (15/11/2024),...

Menurut Nailul Huda kembali, pemerintah diharap dapat membatalkan kebijakan PPN 12 persen pada tahun depan. Seharusnya, pemerintah memberikan insentif berupa subsidi konsumsi bagi kelas menengah.

Keuangan

PPN Indonesia 12 Persen, Tertinggi di Asean

by Irawan Djoko Nugroho

15 November 2024 | 19:02

Jakarta, CoreNews.id — Keputusan pemerintah melanjutkan kebijakan PPN 12 persen pada 1 Januari 2025 sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani...

Ekonomi

PLN Punya Dewan Komisaris dan Direksi Baru

by Irawan Djoko Nugroho

15 November 2024 | 08:57

Jakarta, CoreNews.id — PT PLN (Persero) resmi miliki Komisaris dan Direksi baru. Hal ini didasarkan pada ketetapan Rapat Umum Pemegang...

Bisnis

Hanwha Life Hadirkan Penjualan Asuransi Digital di MyVitamine.co.id

by Teguh Imam Suyudi

14 November 2024 | 15:00

Jakarta, CoreNews.id - Hanwha Life hadirkan penjualan asuransi digital di MyVitamine.co.id yang menawarkan pengalaman membeli asuransi yang serba praktis. Sebagai...

Menurut Gregorius Adi Trianto, PLN juga berkomitmen pada pengembangan infrastruktur pendukung, seperti smart transmission, smart control system, smart distribution, serta battery energy storage system (BESS) untuk mendukung pemanfaatan energi terbarukan

Ekonomi

PLN Siap Sukseskan Target Pemerintah Membangun 100 GW Pembangkit EBT

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2024 | 11:14

Jakarta, CoreNews.id — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) siap mensukseskan target pemerintah membangun 100 GW pembangkit listrik baru yang 75%...

Sementara itu menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, adanya peningkatan PHK juga akan menyebabkan berkurangnya peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga berdampak pada penurunan jumlah iuran. Semua itu akan menyebabkan berkurangnya ketahanan dana. Ketahanan dana yang berkurang akan membuat pembayaran klaim terganggu akhirnya pekerja yang nantinya dirugikan. Karena itu ia berharap, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berupaya untuk menekan angka PHK dengan memberikan insentif fiskal dan segera merevisi kebijakannya, sehingga industri nasional bisa bangkit dan kinerjanya bisa tumbuh lebih baik

Ekonomi

PHK Melonjak Hingga 59.796 Orang, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Nasional

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2024 | 10:06

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah pekerja terkena PHK hingga Oktober 2024 dicatat sebesar 59.796 orang. Angka ini naik 25.000 orang pekerja...

Sementara itu Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi menjelaskan bahwa OIKN bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Berdasar hasil penilaian hingga evaluasi, ditemukan kereta tanpa rel itu disebut belum dapat berfungsi dengan baik. Melihat hasil tersebut, maka pihaknya akan meminta Norinco mengembalikan kereta ke Cina

Ekonomi

Kereta Tanpa Rel di IKN Ternyata Tak Sesuai Standar

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2024 | 09:33

Jakarta, CoreNews.id — Uji coba ART (Autonomous Rail Transit) dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)....

Ekonomi

Berlaku 14 November 2024, Berikut Daftar Harga BBM di SPBU

by Rendy

14 November 2024 | 08:37

Jakarta, CoreNews.id - Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU kompak mengubah harga produk BBM-nya per 1 November...

Bisnis

Kereta Tanpa Rel IKN Dikembalikan ke China

by Redaksi

13 November 2024 | 16:25

Jakarta, CoreNews.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengembalikan kereta tanpa rel otonom (Autonomous Rail Transit (ART) ke China karena...

Kementerian Pertanian juga berkomitmen untuk memastikan distribusi pupuk lebih transparan dan tepat sasaran, dengan memanfaatkan sistem elektronik untuk pendaftaran dan verifikasi data petani. Para petani nantinya hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menerima pupuk subsidi yang mereka butuhkan.

Ekonomi

Perpres untuk Putus Mata Rantai Penghambat Distribusi Pupuk Subsidi Tengah Disiapkan

by Irawan Djoko Nugroho

13 November 2024 | 10:11

Jakarta, CoreNews.id — Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang mempermudah distribusi langsung kepada...