Yusril Ihza Mahendra Archives

Hambali Akan Diadili di Pengadilan Militer AS November 2025

Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan tentara negara asing tetap berstatus WNI selama belum ...

Menurut Yusril kembali, ketentuan dalam undang-undang tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022. Atau dengan kata lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut.

Status Kewarganegaraan WNI Jadi Tentara Asing Tidak Otomatis Hilang

by Irawan Djoko Nugroho

26 Januari 2026 | 11:18

Jakarta, CoreNews.id — Berdasar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya ...

KUHP Nasional Usung Pemidanaan Restoratif, Pemerintah Tekankan Pemulihan

Yusril Tegaskan Arah Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU

by Miroji

23 Januari 2026 | 14:09

Jakarta, CoreNews.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan arah Reformasi Polri ...

Pemerintah Respons Aspirasi Rakyat, Yusril: Mustahil Pemerintah Abaikan Permintaan Itu

Yusril Nilai Pilkada Langsung Berisiko Bagi Demokrasi

by Miroji

15 Januari 2026 | 12:37

Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah menilai pelaksanaan pilkada langsung mengandung risiko serius bagi kualitas demokrasi Indonesia. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza ...

KUHP Nasional Usung Pemidanaan Restoratif, Pemerintah Tekankan Pemulihan

by Miroji

5 Januari 2026 | 11:18

Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah memastikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan mengedepankan ...

Hambali Akan Diadili di Pengadilan Militer AS November 2025

by Miroji

10 Oktober 2025 | 16:05

Jakarta, CoreNews.id – Tersangka terorisme asal Indonesia, Encep Nurjaman alias Hambali, akan diadili di pengadilan militer Amerika Serikat (AS) pada ...

Menurut Yusril, dalam mengesahkan pengurus parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah Netral Soal Dualisme Kepemimpinan PPP

by Irawan Djoko Nugroho

29 September 2025 | 11:57

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah bersikap netral atas gejolak di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah tidak memihak kubu mana pun dalam ...

Yusril Tegaskan Kebebasan Berpendapat Harus Sejalan dengan Penegakan Hukum

by Miroji

12 September 2025 | 13:50

Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara hak masyarakat menyampaikan aspirasi dengan kewajiban negara menindak pelanggaran. Hal ini ...

Pemerintah Respons Aspirasi Rakyat, Yusril: Mustahil Pemerintah Abaikan Permintaan Itu

by Miroji

4 September 2025 | 14:26

Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah menegaskan sikap positif terhadap seluruh tuntutan masyarakat usai aksi penyampaian aspirasi di sejumlah kota di Indonesia. ...

Pemerintah akan Data Napi JI yang Dapat Grasi

Yusril Tegaskan Wapres Tak Pindah Kantor ke Papua

by Miroji

9 Juli 2025 | 12:39

Jakarta, CoreNews.id - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meluruskan isu bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ...