CoreNews.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhaimin Iskandar, menegaskan, pemerintah akan mengintervensi menangani masalah kemiskinan. Ketum PKB ini menekankan, pentingnya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian antar lembaga untuk memastikan target-target tersebut tercapai.
“Pemerintah telah mengidentifikasi tujuh isu strategis yang menjadi landasan untuk menggerakkan berbagai program. Isu tersebut diantaranya pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, perlindungan pekerja migran, dan pembangunan desa,” kata Muhaimin saat rapat kerja dengan Banggar DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Ia menjelaskan, strategi pemerintah mencakup penguatan pelatihan kerja, perluasan pembiayaan usaha, optimalisasi koperasi dan UMKM. Sekaligus, pentingnya membangun dan mengembangankan ekonomi kreatif.
“Kementeriannya akan mengoptimalkan program Sarjana Pendamping Pembangunan untuk mendukung ekosistem usaha masyarakat. Program ini dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial,” ucapnya.
Kemudian, ia menjelaskan, program ini akan terealisasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp793 miliar. Lebih lanjut, ia berharap anggaran tersebut dapat disetujui oleh pemerintah dan DPR.
“Agar program-program yang dirancang dapat berjalan dengan efektif. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujarnya.
