Jakarta, CoreNews.id – Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November mengakibatkan kerusakan besar dan korban jiwa yang terus bertambah. BNPB mencatat per 1 Desember pukul 17.00 WIB sebanyak 604 warga meninggal dunia, ribuan rumah rusak, serta ratusan fasilitas umum terdampak, termasuk 271 jembatan dan 282 fasilitas pendidikan.
Di tengah meningkatnya korban, sejumlah pihak mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Penetapan ini mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebut keadaan darurat bencana ditetapkan berdasarkan rekomendasi lembaga penanggulangan bencana. Pemerintah memiliki kewenangan menentukan tingkat bencana nasional maupun daerah, dengan indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, luas wilayah terdampak, hingga dampak sosial ekonomi.
BNPB menjelaskan bahwa status darurat bencana berskala nasional ditetapkan Presiden bila pemerintah provinsi terdampak tidak mampu memobilisasi sumber daya, mengaktifkan sistem komando, atau melaksanakan penanganan awal. Ketidakmampuan ini harus dinyatakan secara resmi oleh gubernur dan dikuatkan hasil pengkajian cepat BNPB atau kementerian terkait.
Pedoman BNPB tahun 2016 mengatur langkah prosedural penetapan status darurat bencana nasional. Proses dimulai dari surat pernyataan gubernur kepada Presiden, disusul pengkajian cepat dalam 1×24 jam, pembahasan dalam rapat koordinasi nasional, lalu penerbitan keputusan presiden jika diperlukan.
Jika rekomendasi tidak mengarah pada status nasional, pemerintah akan tetap memberikan pendampingan kepada daerah terdampak.
UU Penanggulangan Bencana juga menegaskan hak masyarakat, termasuk perlindungan sosial, akses informasi, bantuan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, serta hak memperoleh ganti rugi akibat bencana yang timbul dari kegagalan konstruksi.
Prosedur Penetapan Status Darurat Bencana Nasional (BNPB 2016)
- Gubernur wilayah terdampak mengirim surat pernyataan kepada Presiden, berisi ketidakmampuan menangani darurat bencana secara penuh serta permohonan peningkatan status menjadi darurat bencana nasional.
- BNPB dan kementerian/lembaga terkait melakukan pengkajian cepat paling lambat 1×24 jam setelah surat pernyataan diterima.
- Hasil pengkajian dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut.
- Jika direkomendasikan naik menjadi status darurat bencana nasional, Presiden dapat langsung menetapkan status tersebut. Kepala BNPB kemudian mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk langkah penanganan lanjutan.
- Jika tidak direkomendasikan menjadi status nasional, Pemerintah melalui Kepala BNPB menyampaikan kepada gubernur bahwa status tidak perlu dinaikkan, sekaligus memberikan pendampingan penanganan darurat.
