Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Komnas HAM juga menyebut besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MBG hanya fokus pada capaian kuantitas dengan melupakan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban serta penegakan hukum atas insiden keracunan

Jakarta, CoreNews.id — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melanggar HAM. Ada empat jenis pelanggaran HAM dari pelaksanaan MBG....

Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, aturan tersebut telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.

Perpres Ojol Telah Terbit

by Irawan Djoko Nugroho

8 Oktober 2026 | 14:08

Jakarta, CoreNews.id — Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol resmi diterbitkan...

Menurut Suahasil, kontribusi Danantara terhadap perekonomian tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disetorkan kepada negara. Menurutnya, dividen atau keuntungan yang paling penting dari Danantara justru berasal dari aktivitas investasi dan proyek yang dijalankan lembaga tersebut.

Kini Keuntungan Danantara Tak Disetor ke APBN

by Irawan Djoko Nugroho

8 Oktober 2026 | 13:17

Jakarta, CoreNews.id — Keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebesar Rp 120 triliun tidak akan masuk dalam...

Menurut Said kembali, masa kontrak pekerja alih daya maksimal empat tahun. Kontrak awal berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing maksimal satu tahun. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang menjalani masa kontrak penuh berpotensi memperoleh pesangon hingga empat bulan upah saat terkena PHK.

Pekerja Outsourcing Kini Berhak Mendapat Pesangon

by Irawan Djoko Nugroho

8 Oktober 2026 | 11:29

Jakarta, CoreNews.id — Pekerja outsourcing kini berhak mendapatkan pesangon apabila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Outsourcing juga hanya diperbolehkan untuk...

Kantor Anggaran Kongres AS secara terpisah dalam sebuah laporan memperkirakan, bahwa Departemen Pertahanan AS telah menghabiskan sekitar 38 miliar dolar AS selama 5 bulan perang Iran hingga 1 Agustus 2026

81 Pesawat AS Hancur Sejak AS Serang Iran

by Irawan Djoko Nugroho

7 Oktober 2026 | 15:37

Washington, CoreNews.id — Sebanyak 81 pesawat militer Amerika Serikat (AS) rusak atau hancur sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap...

Menurut Supratman, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat lintas kementerian dan lembaga yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim kecil selama satu pekan. Tim itu akan merumuskan kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi napi pengguna narkotika berdasarkan data yang tersedia.

Pusat Rehabilitasi Napi Narkotika Akan Dibangun di Lapas

by Irawan Djoko Nugroho

6 Oktober 2026 | 13:33

Jakarta, CoreNews.id — Pusat-pusat rehabilitasi dan reedukasi terhadap napi pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) direncanakan dibentuk pemerintah. Tempat tersebut...

Kini sekalipun syarat penerima BSU 2026 belum ada, pekerja sebaiknya tidak menjadikan syarat BSU 2025 sebagai patokan final untuk menentukan status penerimaan BSU 2026. Pekerja lebih disarankan terus memantau link BSU 2026 resmi di bsu.kemnaker.go.id untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kriteria penerima, mekanisme pengecekan dan jadwal pencairan.

Cek Penerima BSU 2026 Sebesar Rp900.000, Kunjungi bsu.kemnaker.go.id

by Irawan Djoko Nugroho

5 Oktober 2026 | 17:04

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah akan menyalurkan BSU kepada 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026. BSU akan diberikan sebesar Rp300.000 per...

Menurut Adi kembali, aktivitas aset kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pada Agustus 2026. Jumlah akun konsumen mencapai 23,21 juta akun, tumbuh 1,23% secara month to month (mtm). Pada bulan yang sama, nilai transaksi aset kripto dicatat sebesar Rp 23,16 triliun, atau meningkat 12,87% secara mtm. Sementara itu, nilai transaksi derivatif aset keuangan digital mencapai Rp 4,56 triliun, atau tumbuh 33,76% secara mtm

Nilai Transaksi Aset Kripto pada Agustus 2026 Capai Rp 23,16 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

5 Oktober 2026 | 16:27

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah Perdagangan Aset Keuangan Digital (PAKD) yang telah mengantongi izin, hingga September 2026 mencapai 28 perusahaan. Terbaru...