Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Berdasar hasil studi pula, jumlah kerugian yang dialami Provinsi Aceh sebesar Rp 2,04 triliun, lebih besar dibandingkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambang Aceh sebesar Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025. Lalu, sumbangan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit Provinsi Aceh sebesar Rp 12 miliar di 2025 dan Minerba Rp 56,3 miliar, juga jauh lebih kecil dibandingkan total kerugian akibat bencana.

Jakarta, CoreNews.id — Bencana ekologis di Sumatera periode November 2025 diproyeksi telah mengakibatkan kerugian ekonomi Rp 68,67 triliun. Angka ini...

Mahendra juga menyampaikan pihaknya turut berbelasungkawa atas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

OJK Kaji Asuransi dan Risiko Pembiayaan Terkait Bencana di Sumatera

by Irawan Djoko Nugroho

1 Desember 2025 | 11:49

Denpasar, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan assessment mengenai klaim maupun penggantian asuransi yang terjadi secara menyeluruh atas...

prabowo-cabut-izin-28-perusahaan-bencana-aceh-sumatra

Korban Meninggal Akibat Bencana Sumatera 442 Jiwa dan 402 Hilang

by Irawan Djoko Nugroho

1 Desember 2025 | 11:11

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 442 jiwa meninggal dan 402 jiwa hilang akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara,...

Penolakan Gus Yahya terhadap pemecatan tersebut memicu gelombang balasan. Ia memberhentikan sejumlah pengurus dan merotasi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari posisi sekretaris jenderal menjadi ketua PBNU dalam rapat Tanfidziyah di Gedung PBNU, Jumat, 28 November 2025

Konflik Saling Pecat di PBNU Buat Warga NU Sedih

by Irawan Djoko Nugroho

29 November 2025 | 20:11

Jakarta, CoreNews.id — Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar prihatin atas konflik yang tengah mengguncang Pengurus Besar...

Menurut Yassierli, putusan MK memberikan kewenangan lebih kepada dewan pengupahan daerah/provinsi untuk mengusulkan kenaikan UMP. Yassierli juga berharap agar disparitas antar kota/kabupaten dikurangi. Selanjutnya, besaran kenaikan memperhatikan kondisi daerah dan provinsi masing-masing

Kenaikan UMP 2026 Akan Menindaklanjuti Keputusan MK

by Irawan Djoko Nugroho

28 November 2025 | 14:03

Jakarta, CoreNews.id — Presiden Prabowo Subianto menyetujui upah tahun depan ditetapkan tidak satu angka seperti tahun lalu. Artinya akan ada...

Menurut Mahendra, program financial health ini sejalan dengan program prioritas nasional yang tertanam dalam agenda pembangunan Indonesia yang berfokus pada peningkatan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, melindungi diri dari guncangan, dan merencanakan masa depan.

OJK dan Ratu Maxima Sepakat Mengembangkan Program Financial Health di Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

28 November 2025 | 11:41

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program financial health atau kesejahteraan keuangan yang didorong Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal...

KH Yahya Cholil Staquf Resmi Diputuskan Tidak Lagi Jadi Ketum PBNU Mulai 26 November 2025

by Irawan Djoko Nugroho

26 November 2025 | 17:01

Jakarta, CoreNews.id — Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kembali memanas setelah terbit Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan...

OJK menilai keuangan sosial syariah—melalui integrasi zakat, infak, dan wakaf—seharusnya dapat menjadi instrumen pembiayaan bagi segmen ultra mikro dan mustahik. Tahun depan, OJK menargetkan penerbitan panduan khusus agar bank syariah mampu menggabungkan pembiayaan komersial dan sosial, mengikuti model Malaysia yang sukses menerapkan blended financing melalui 15 bank syariah.

OJK Akan Gabungkan Pembiayaan Komersial dan Sosial bagi Bank Syariah

by Irawan Djoko Nugroho

26 November 2025 | 15:22

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menata ulang arah industri perbankan syariah lewat kerangka keuangan berkelanjutan yang menempatkan...

Fatwa meluruskan persepsi publik tentang keadilan pajak yang dikeluarkan MUI, pada dasarnya merupakan sinyal tekanan moral terhadap pemerintah. Komisi Fatwa MUI mengingatkan agar pengelolaan pajak transparan, tidak menyimpang, dan tidak menambah beban kelompok rentan. MUI sebelumnya juga telah meminta pemerintah mengevaluasi pungutan seperti Pajak Bumi dan Bangunan maupun pajak kendaraan yang dinilai tidak mencerminkan asas keadilan fiskal

MUI Minta Pungutan Pajak Transparan, Tidak Menyimpang, dan Tidak Menambah Beban Kelompok Rentan

by Irawan Djoko Nugroho

26 November 2025 | 14:53

Jakarta, CoreNews.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperjelas arah fatwa yang dibahas dalam Munas 20–23 November 2025, menyusul ramainya tafsir...

Menurut Inge kembali, untuk menurunkan berat badan secara umum, makanan yang dikonsumsi per hari cukup sekitar 500-1.000 kalori. Selain itu, diikuti dengan meningkatkan metabolisme tubuh dengan rutin melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga bersifat kardio selama 30-60 menit atau 150 menit per pekan

Kurangi Karbo dan Lemak, Tingkatkan Konsumsi Sayur dan Buah Jadi Kunci Turunkan Berat Badan

by Irawan Djoko Nugroho

25 November 2025 | 13:43

Jakarta, CoreNews.id — Kunci utama menuju berat badan ideal ternyata sederhana, realistis, dan berkelanjutan. Proses penurunan berat badan yang sehat...