Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Namun demikian menurut Tingning kembali, pihaknya belum menerima nota denda administratif lebih lanjut. Pembayaran denda tersebut juga tidak berdampak terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Jakarta, CoreNews.id — PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) telah membayar denda administratif Rp 571 miliar ke Satuan Tugas (Satgas)...

Terkait hal tersebut, BI yakin mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan akan mendorongnya untuk bergerak menguat. Hal itu didukung oleh kondisi fundamental ekonomi domestik yang diklaim baik, termasuk imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, serta prospek ekonomi yang membaik

Pencalonan Keponakan Presiden Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI Ikut Andil Perlemah Nilai Tukar Rupiah

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 16:47

Jakarta, CoreNews.id — Pelemahan rupiah menjadi mendekati level Rp 17.000 per dolar AS terjadi karena kombinasi faktor global dan domestik....

Menurut Baron, melalui pelatihan, pendampingan, dan hibah alat produksi yang tepat guna, Pertamina berharap UMKM binaan dapat tumbuh lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing, serta semakin naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertamina Melalui Pertamina UMK Academy Salurkan Hibah Teknologi Tepat Guna Senilai 900 Juta

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 15:49

Jakarta, CoreNews.id — Hibah teknologi tepat guna senilai Rp 900 juta kepada 100 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) disalurkan...

Menurut Lusiana kembali, saat di cek di lapangan, ternyata penyebabnya para pengembang membangun apartemen yang memiliki niat awal untuk dijual, karena penurunan daya beli masyarakat terhadap properti, maka apartemen kemudian disewakan. Karena disewakan, maka penerimaannya kemudian bukan masuk ke pemerintah daerah, melainkan menjadi pendapatan pemerintah pusat, yaitu PPh dari sewa tersebut. Kondisi tersebut membuat capaian penerimaan BPHTB Pemprov Jakarta menurun

Penerimaan BPHTB Jakarta Turun Indikator Pasar Properti Lesu

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 15:08

Jakarta, CoreNews.id — Target awal penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB Provinsi Jakarta dicatat sebesar Rp 10,37...

Menurut Jeffry, layanan digital yang dikembangkan Asabri mulai dari aplikasi Asabri Mobile untuk akses mandiri informasi kepesertaan, hingga sistem Asabri STAR yang mendukung autentikasi digital kapan saja dan di mana saja.

Kembangkan Layanan Digital, Kepuasan dan Keterikatan Peserta Asabri Meningkat

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 14:31

Jakarta, CoreNews.id — PT Asabri (Persero) mengembangkan layanan digital peserta, khususnya prajurit TNI, anggota Polri, serta aparatur sipil negara di...

Menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha dan Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah, PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU) menyatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang. Bila pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, maka berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan. Hal tersebut disampaikan manajemen dalam keterbukaan informasi, (21/1/2026).

Manajemen INRU Tunggu Keputusan Tertulis Pencabutan Izin Toba Pulp Lestari

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 12:23

Jakarta, CoreNews.id — Presiden RI Prabowo Subianto dicatat akan mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan...

Menurut Prasetyo Hadi, penetapan kawasan konservasi tersebut mencakup area seluas 81.793 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, yang selama ini menjadi sorotan akibat tekanan aktivitas perkebunan dan alih fungsi lahan. Secara keseluruhan, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Luasan tersebut berasal dari berbagai wilayah dengan tingkat pelanggaran tata kelola hutan yang beragam.

Negara Kembalikan 900 Ribu Hektare Perkebunan Sawit Jadi Hutan Konservasi

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 11:27

Jakarta, CoreNews.id — Sekitar 900 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satuan Tugas...

Menurut Pramono kembali, pihaknya tidak hanya berdiam diri menanti pembangunan giant sea wall dilakukan. Pemprov Jakarta dicatat juga terus melakukan pembangunan dan perbaikan tanggul pantai, sebagai bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Giant Sea Wall Mulai Dibangun di Jakarta Akhir 2026

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 16:20

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan pembangunan giant sea wall yang direncanakan mulai dilaksanakan tahun ini. Rencana...

Menurut Dadan, untuk pegawai inti SPPG yang baru bergabung belum langsung diangkat sebagai ASN. Mereka masih harus menunggu pembukaan seleksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jumlah pegawai SPPG yang akan diangkat menjadi PPPK mencapai sekitar 32.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mulai 1 Februari 2026, 32.000 Pegawai Inti Dapur MBG Jadi ASN PPPK

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 15:44

Jakarta, CoreNews.id — Pegawai inti dapur MBG akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) mulai 1 Februari...

Dalam aturan tersebut disebutkan bila pemanfaatan gawai dibatasi selama jam sekolah berlangsung di seluruh satuan pendidikan. Selama berada di lingkungan sekolah, seluruh gawai, baik smartphone, smartwatch, tablet, laptop, maupun perangkat sejenis, harus dinonaktifkan atau diatur ke mode hening dan disimpan di tempat penyimpanan yang disediakan pihak sekolah

Jakarta Batasi Penggunaan HP Selama Jam Sekolah

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 13:43

Jakarta, CoreNews.id — Pembatasan penggunaan telepon seluler (HP) di lingkungan satuan pendidikan mampu meningkatkan fokus belajar murid. Hal ini merujuk...