Jakarta, CoreNews.id — Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sejumlah karyawan bank swasta yang meminta pajak atas pesangon dan pensiun dihapus. Putusan...

Hukum

Viral Cium Bocah Saat Ceramah, Rais Aam PBNU Minta Aparat Turun Tangan

by Redaksi

14 November 2025 | 09:04

Jakarta, CoreNews.id - Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengecam keras tindakan Elham Yahya Luqman atau Gus Elham yang viral...

Roy Suryo menyebut kehadirannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan mewakili rakyat yang menilai pemerintahan saat ini telah menggunakan segala cara, termasuk isu ijazah palsu. “Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini,” ujar Roy. Sementara itu, Rismon menegaskan penyidik seharusnya memiliki dasar ilmiah sebelum menuduhnya melakukan rekayasa digital. Ia bahkan berencana menggugat polisi jika tuduhan itu tak terbukti

Hukum

Rismon Siap Gugat Polisi Atas Penetapannya Menjadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi

by Irawan Djoko Nugroho

13 November 2025 | 13:40

Jakarta, CoreNews.id — Para tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk Roy Suryo dan Rismon Sianipar, memenuhi...

Menurut Arifah, ketimpangan kuasa sering dimanfaatkan melalui bujuk rayu atau manipulasi psikologis yang dikenal sebagai child grooming. Karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi otoritas tubuh sejak dini agar anak mampu menolak sentuhan tidak pantas dan berani melapor

Hukum

Soroti Kasus Gus Elham, Menteri PPPA Ingatkan Bahaya Child Grooming

by Irawan Djoko Nugroho

13 November 2025 | 11:39

Jakarta, CoreNews.id — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menilai tindakan Elham Yahya Luqman yang mencium anak-anak...

KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Hukum

KPK Periksa 350 Biro Travel dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Haji

by Miroji

11 November 2025 | 14:52

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Fokus pemeriksaan kini diarahkan...

Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Ir H Joko Widodo. Jokowi sendiri sebelumnya dicatat telah melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi melapor terkait Pasal 310 dan 311 KUHP dan Pasal 27A, 32, serta 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hukum

Kasus Bambang Tri Kembali Terulang, Roy Suryo Menjadi Tersangka

by Irawan Djoko Nugroho

7 November 2025 | 15:12

Jakarta, CoreNews.id — Kasus Bambang Tri kembali terulang, menjadi tersangka dan kemudian dipidana namun tidak disertai bukti adanya ijazah asli...

Menurut Alexander, pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada capaian penurunan transaksi semata. Hal ini karena modus perjudian daring terus berevolusi. Karena itu, upaya penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, edukasi publik, dan kerja sama lintas sektor.

Hukum

Komdigi Sukses Turunkan Nilai Transaksi Judi Online

by Irawan Djoko Nugroho

7 November 2025 | 11:33

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi judi online yang telah menimbulkan...

Menurut Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj di Jakarta (6/11/2025), kebijakan ini memberi keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk mengatur seluruh kebutuhan perjalanan haji, mulai dari dokumen, akomodasi, hingga penerbangan. Namun, perubahan ini juga mengubah peta bisnis haji dan umrah, karena peran travel resmi akan berkurang drastis. Selain itu, kemudahan haji mandiri dinilai bisa mendorong masyarakat memburu visa non kuota karena dianggap lebih cepat dan murah

Hukum

Haji Furoda Kini Bisa Diurus Mandiri

by Irawan Djoko Nugroho

6 November 2025 | 14:37

Jakarta, CoreNews.id — Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Nomor 14 Tahun 2025) membawa perubahan besar dalam tata...

Menurut Taruna, pihaknya telah memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk yang menjadi temuan. Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia juga telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi dan peredaran kosmetik, termasuk retail.

Hukum

BPOM Kembali Tarik 23 Kosmetik Berbahaya Yang Timbulkan Risiko Kesehatan

by Irawan Djoko Nugroho

3 November 2025 | 17:25

Jakarta, CoreNews.id — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindak 23 produk kosmetik selama intensifikasi pengawasan yang dilakukan pada periode...

Hukum

Ditangkap Kasus Narkoba, Onad Ajukan Rehabilitasi

by Redaksi

3 November 2025 | 12:23

Jakarta, CoreNews.id - Artis Onadio Leonardo atau Onad mengajukan permohonan rehabilitasi usai ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hari ini, Senin...