Jakarta, CoreNews.id - Polri kembali menggelar rotasi besar-besaran. Sebanyak 85 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) dimutasi dalam dua...

Hukum

Dito Patuhi Panggilan KPK soal Kuota Haji

by Teguh Imam Suyudi

23 Januari 2026 | 15:00

Jakarta, CoreNews.id - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi,...

Menurut Rizal, apabila Bulog resmi bertransformasi menjadi badan otonom, cakupan komoditas yang dikelola tidak akan terbatas pada beras semata. Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden mengenai kemandirian pangan nasional, di mana negara diharapkan memegang kendali lebih besar atas pengelolaan pangan strategis.

Hukum

Bulog Tengah Ditransformasi Kelola Pangan Strategis Bukan Hanya Beras

by Irawan Djoko Nugroho

23 Januari 2026 | 14:27

Jakarta, CoreNews.id — Status Perum Bulog menjadi badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sedang proses di Komisi IV...

Hukum

Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

by Miroji

23 Januari 2026 | 13:53

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan dalam...

Menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha dan Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah, PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU) menyatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang. Bila pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, maka berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan. Hal tersebut disampaikan manajemen dalam keterbukaan informasi, (21/1/2026).

Hukum

Manajemen INRU Tunggu Keputusan Tertulis Pencabutan Izin Toba Pulp Lestari

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 12:23

Jakarta, CoreNews.id — Presiden RI Prabowo Subianto dicatat akan mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan...

MK Kabulkan Penarikan Satu Gugatan Usia Minimal Capres-Cawapres

Hukum

MK Tolak Gugatan Soal Verifikasi Ijazah Capres-Cawapres

by Miroji

20 Januari 2026 | 15:30

Jakarta, CoreNews.id –Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Bonatua Silalahi terkait verifikasi faktual ijazah pasangan calon presiden dan wakil...

Sekalipun demikian, Budi belum memberitahukan lebih lanjut mengenai penanganan pasca-OTT tersebut. Tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pati Sudewo, merupakan OTT ketiga.

Hukum

KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 11:06

Jakarta, CoreNews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo. Penangkapan Sudewo tersebut, terkait...

KPK pada tanggal yang sama, dicatat juga mengonfirmasi melakukan OTT ketiga 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Pati Sudewo.

Hukum

KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 10:44

Jakarta, CoreNews.id — Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT)....

Hukum

Dua Pria Diamankan Usai Lakukan Aksi Asusila di Bus Transjakarta

by Miroji

19 Januari 2026 | 16:29

Jakarta, CoreNews.id – Aparat Kepolisian mengamankan dua pria yang tertangkap melakukan perbuatan asusila di dalam bus Transjakarta kawasan Penjaringan, Jakarta...

Wamenaker Ungkap Praktik Penahanan Ijazah di Sejumlah BUMN

Hukum

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp3,3 Miliar

by Miroji

19 Januari 2026 | 15:13

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024–2029, Immanuel Ebenezer Gerungan, didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3.365.000.000 serta satu...