Jakarta, CoreNews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru setelah pemerintah memangkas anggaran pelaksanaannya pada 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) kini memilih memperkuat kualitas layanan dan memperluas jangkauan ke daerah terpencil dibandingkan melakukan ekspansi besar-besaran pembangunan dapur baru.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, alokasi anggaran Program MBG tahun 2026 turun menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal Rp 335 triliun. Penyesuaian tersebut membuat pemerintah harus mengubah strategi pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Fokus pada Wilayah yang Paling Membutuhkan
Menurut Nanik, BGN tidak lagi menjadikan target menjangkau 83 juta penerima manfaat sebagai prioritas utama dalam jangka pendek. Sebaliknya, lembaganya akan memastikan layanan yang sudah berjalan dapat memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan,” ujar Nanik.
BGN juga akan mengarahkan distribusi manfaat MBG ke daerah-daerah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk mengatasi persoalan gizi dibandingkan memperbanyak pembangunan dapur secara masif.
Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah akan melakukan pemetaan ulang untuk menentukan daerah yang masih membutuhkan tambahan fasilitas dan wilayah yang kapasitas dapurnya sudah memadai.
Perkuat Tata Kelola dan Keamanan Pangan
Perubahan kebijakan ini diumumkan sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Kasus tersebut menambah sorotan terhadap tata kelola program yang sejak awal menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah.
Selain isu korupsi, program MBG juga menghadapi tantangan dalam aspek keamanan pangan. Data Network for Education Watch mencatat sedikitnya 33.000 anak terdampak kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program tersebut hingga April 2026.
Untuk menjaga keberlanjutan program, BGN membuka peluang pendanaan alternatif melalui hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat di tengah tekanan fiskal yang semakin besar.
