Jakarta, CoreNews.id — Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartai I 2025 sangat mengecewakan. Diproyeksikan hanya mencapai 4,93 persen YoY, atau lebih...

harga BBM Pertamina Non-Subsidi per 1 Mei 2025 yang berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta

Ekonomi

Perbandingan Penurunan Harga BBM di Sejumlah SPBU

by Irawan Djoko Nugroho

4 Mei 2025 | 07:17

Jakarta, CoreNews.id — Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dicatat turun mulai 1 Mei 2025 berbagai Stasiun Pengisian Bahan...

Menurut Sri Mulyani kembali, kebijakan penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan lebih dini dan tepat sasaran, ditopang oleh penyederhanaan regulasi oleh Kementan, telah berdampak signifikan terhadap keberhasilan musim tanam dan panen 2025.

Ekonomi

Distribusi Pupuk Lebih Efisien, Petani Makin Produktif

by Irawan Djoko Nugroho

3 Mei 2025 | 20:59

Jakarta, CoreNews.id — Reformasi distribusi pupuk subsidi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dicatat mampu meningkatkan produktivitas petani dan mendongkrak kinerja...

Menurut Tommy, dengan modal besar tersebut, BUMA siap menjadi big market yang menggerakkan berbagai sektor bisnis strategis seperti rantai pasok terintergasi, pangan, energi terbarukan, dan lainnya. BUMA nantinya juga akan menjadi lembaga roda penggerak bisnis sesuai dengan Visi Asta Cita Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor).

Ekonomi

GP Ansor Luncurkan Badan Usaha Milik Ansor

by Irawan Djoko Nugroho

1 Mei 2025 | 19:13

Jakarta, CoreNews.id — Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) resmi diluncurkan. BUMA nantinya akan mengoptimalkan jaringan GP Ansor yang terdiri lebih...

Menurut Ivan, langkah ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ekonomi

Sebanyak 5.000 Rekening Senilai Rp 600 Miliar Terkait Judol Diblokir PPATK

by Irawan Djoko Nugroho

1 Mei 2025 | 18:49

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online (judol) dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp...

Angka jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut, menurut laporan terbaru Bank Dunia dicatat jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya Malaysia yang hanya sebesar 1,3 persen, Thailand sebesar 7,1 prsen, dan Vietnam sebesar 18,2 persen. Namun, lebih rendah dibandingkan Laos yang angka penduduk miskinnya sebanyak 68,5 persen.

Ekonomi

Bank Dunia Catat 172 Juta Penduduk Indonesia Masuk Kategori Miskin di 2024

by Irawan Djoko Nugroho

30 April 2025 | 12:01

Jakarta, CoreNews.id — Berdasar Laporan Macro Poverty Outlook terbaru edisi April 2025 dari Bank Dunia, jumlah masyarakat Indonesia miskin pada...

Menurut Airlangga, Indonesia berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap investasi dan memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk mineral kritis, ekonomi digital, dan keuangan. Selain itu uga berkomitmen menjalankan langkah-langkah deregulasi melalui penyesuaian perizinan impor, kuota impor, dan tingkat kandungan dalam negeri.

Ekonomi

Indonesia Mendukung Perdagangan Fair and Square

by Irawan Djoko Nugroho

25 April 2025 | 10:46

Jakarta, CoreNews.id — Dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia, Indonesia siap menyeimbangkan tarif tersebut dengan membeli produk dari...

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai, Indonesia perlu merespons dengan tegas semua kritik AS untuk kebijakan ekonomi Indonesia. Tidak hanya penggunaan QRIS, tapi juga penanganan barang bajakan, hingga transparansi subsidi dalam negeri. Kritik tersebut merupakan bentuk tekanan yang berpotensi mengganggu arah kebijakan perdagangan jangka panjang nasional.

Ekonomi

Indonesia Diminta Lawan Tekanan AS Soal Ekonomi dan QRIS

by Irawan Djoko Nugroho

23 April 2025 | 10:53

Jakarta, CoreNews.id — Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengkritik kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam dokumen National Trade...

Keputusan Konsorsium Korea Selatan tersebut mendapat tanggapan dari ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Jakarta (20/4/2025). Menurut Wijayanto, penyebab Konsorsium Korsel memutuskan tersebut sesungguhnya dikarenakan dua hal, yakni faktor pasar dan lingkungan investasi.

Ekonomi

Indonesia Harus Evaluasi Selepas Konsorsium Korsel Batalkan Proyek Rantai Pasok Baterai Rp130 T

by Irawan Djoko Nugroho

21 April 2025 | 11:30

Jakarta, CoreNews.id — Proyek senilai sekitar 11 triliun won (Rp 130,7 triliun) untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV)...

Bila dibandingkan dengan total pelanggaran sepanjang tahun 2024, dicatat senilai 34,8 miliar won. Di mana pengiriman ke AS dicatat mencapai 62 persen. Semua ini dilakukan untuk menghindari tarif yang sudah tinggi pada bulan Januari bahkan sebelum tarif Trump berlaku.

Ekonomi

Cina Gunakan Logo ‘Made in Korea’ Untuk Hindari Tarif AS Bahkan Sebelum Tarif Trump

by Irawan Djoko Nugroho

21 April 2025 | 10:42

Seoul, CoreNews.id — Upaya menyamarkan produk asing sebagai ekspor Korea untuk menghindari tarif besar-besaran Presiden AS Donald Trump ditemukan Layanan...