No Result

View All Result

News
Politik
- Pemilu
Hukum
Pariwara
Bisnis
- Keuangan
- Ekonomi
- Properti
- Pasar Modal
Tekno
Gaya Hidup
Humaniora
Olah Raga
Tokoh
Opini

No Result

View All Result

Yaqut Buka Suara! Kuota Haji Dibagi Demi Keselamatan Jamaah, Bukan Korupsi?

by Teguh Imam Suyudi

24 Februari 2026 | 21:00

Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Saatnya Koruptor Tak Hanya Dipenjara, tapi Dimiskinkan!

22 Februari 2026 | 20:00

Kasus Anggota Brimob di Tual Jadi Momentum Reformasi Polri

22 Februari 2026 | 12:33

Jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR Kembali ke Sahroni

19 Februari 2026 | 18:00

Hukum

Ahok Akui Tak Pernah Terima Laporan BPK Saat Jadi Komisaris Utama Pertamina

Hukum

Ahok Akui Tak Pernah Terima Laporan BPK Saat Jadi Komisaris Utama Pertamina

27 Januari 2026 | 16:11

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak pernah menerima laporan temuan Badan...

Read more

tersangka-k3-ungkap-petunjuk-partai-berhuruf-k

Hukum

Tersangka Kasus K3 Bocorkan Petunjuk: Nama Partai Ada Huruf “K”!

by Teguh Imam Suyudi

26 Januari 2026 | 20:00

Jakarta, CoreNews.id - Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi, memberikan petunjok...

Read more

Pemilik Maktour Travel Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum

Pemilik Maktour Travel Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

26 Januari 2026 | 13:50

Jakarta, CoreNews.id – Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, kembali memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara...

Read more

Sebagai informasi, KPK pada 9 Agustus 2025 mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Yaitu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Hukum

KPK Kembali Panggil Pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur

by Irawan Djoko Nugroho

26 Januari 2026 | 11:58

Jakarta, CoreNews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Fuad Hasan Masyhur pemilik biro travel dan umrah PT Maktour hari ini...

Read more

Menurut Yusril kembali, ketentuan dalam undang-undang tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022. Atau dengan kata lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut.

Hukum

Status Kewarganegaraan WNI Jadi Tentara Asing Tidak Otomatis Hilang

by Irawan Djoko Nugroho

26 Januari 2026 | 11:18

Jakarta, CoreNews.id — Berdasar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya...

Read more

mutasi-besar-polri-85-perwira-kadiv-humas-diganti

Hukum

Polri Rotasi 85 Jenderal & Komisaris, Kadiv Humas Diganti!

by Teguh Imam Suyudi

24 Januari 2026 | 21:00

Jakarta, CoreNews.id - Polri kembali menggelar rotasi besar-besaran. Sebanyak 85 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) dimutasi dalam dua...

Read more

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

Hukum

Dito Patuhi Panggilan KPK soal Kuota Haji

by Teguh Imam Suyudi

23 Januari 2026 | 15:00

Jakarta, CoreNews.id - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi,...

Read more

Menurut Rizal, apabila Bulog resmi bertransformasi menjadi badan otonom, cakupan komoditas yang dikelola tidak akan terbatas pada beras semata. Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Presiden mengenai kemandirian pangan nasional, di mana negara diharapkan memegang kendali lebih besar atas pengelolaan pangan strategis.

Hukum

Bulog Tengah Ditransformasi Kelola Pangan Strategis Bukan Hanya Beras

by Irawan Djoko Nugroho

23 Januari 2026 | 14:27

Jakarta, CoreNews.id — Status Perum Bulog menjadi badan otonom yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden sedang proses di Komisi IV...

Read more

Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum

Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

23 Januari 2026 | 13:53

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan dalam...

Read more

Menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha dan Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah, PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU) menyatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang. Bila pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, maka berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan. Hal tersebut disampaikan manajemen dalam keterbukaan informasi, (21/1/2026).

Hukum

Manajemen INRU Tunggu Keputusan Tertulis Pencabutan Izin Toba Pulp Lestari

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 12:23

Jakarta, CoreNews.id — Presiden RI Prabowo Subianto dicatat akan mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan...

Read more

Page 3 of 83 Prev 1 2 3 4 … 83 Next

No Result

View All Result

News
Politik
- Pemilu
Hukum
Pariwara
Bisnis
- Keuangan
- Ekonomi
- Properti
- Pasar Modal
Tekno
Gaya Hidup
Humaniora
Olah Raga
Tokoh
Opini

Corenews.id | All Rights Reserved