Jakarta, CoreNews.id - Pembatasan angkutan barang selama arus mudik Lebaran 2026 belum sepenuhnya dipatuhi. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat)...

Pernyataan Ray ini sebagai bagian protesnya kepada KPK yang melepaskan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dari rumah tahanan (rutan) KPK dengan alasan permintaan keluarga. Menurut Ray, pengalihan tahanan dari rumah tahanan negara ke tahanan rumah dengan pengawasan ketat merupakan pemborosan uang negara. Di tengah efesiensi, mestinya KPK memikirkan pengeluaran biaya yang tidak perlu.

Hukum

Ada Sinyal Terjadi Pelemahan KPK dari Dalam

by Irawan Djoko Nugroho

22 Maret 2026 | 12:59

Jakarta, CoreNews.id — Langkah KPK mengalihkan tahanan rumah tahanan negara ke tahanan rumah memberi sinyal bagi pelemahan KPK dari dalam....

Hukum

KPK Tahan Yaqut Cholil Qoumas Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

by Miroji

13 Maret 2026 | 13:49

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan tindak pidana korupsi...

Menurut Sulistyo, pemohon dibebani untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan yang ada.

Hukum

Praperadilan Eks Menag Yaqut Resmi Ditolak

by Irawan Djoko Nugroho

11 Maret 2026 | 13:57

Jakarta, CoreNews.id — Permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan menteri agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditolak. Seluruh petitum yang diajukan...

Menurut Budi, dari OTT tersebut, KPK mendapatkan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen, barang bukti elektronik, dan juga uang tunai. KPK juga masih melakukan pemeriksaan secara intensif dan akan menyampaikan update-nya secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. KPK dicatat memiliki waktu 1x24 jam guna menentukan status hukum para pihak yang terjerat OTT itu.

Hukum

Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Terjerat OTT KPK

by Irawan Djoko Nugroho

10 Maret 2026 | 15:29

Jakarta, CoreNews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Bengkulu pada Senin (9/3/2026) malam. Dicatat,...

Menurut Edwin, pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hukum

Izin Usaha BPR Koperindo Jaya Resmi Dicabut OJK, Nasabah Dihimbau Tetap Tenang

by Irawan Djoko Nugroho

10 Maret 2026 | 12:13

Jakarta, CoreNews.id — Izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Koperindo Jaya resmi dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pencabutan ini berdasarkan...

Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum

Kuasa Hukum Sebut Penetapan Tersangka Yaqut oleh KPK Cacat Prosedur

by Miroji

9 Maret 2026 | 14:35

Jakarta, CoreNews.id – Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

protes-anti-pemerintah-indonesia-polisi-inflasi-gaji-dpr

Hukum

Hakim Bebaskan Delpedro Marhaen dkk

by Teguh Imam Suyudi

6 Maret 2026 | 20:00

Jakarta, CoreNews.id - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskannya bersama...

Hukum

Bupati Pekalongan Kena OTT KPK

by Teguh Imam Suyudi

4 Maret 2026 | 20:00

Jakarta, CoreNews.id - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, muncul di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi oranye,...

Hukum

KPK Jadwalkan Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Korupsi DJKA

by Miroji

3 Maret 2026 | 12:58

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek...