Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut aturan baru ini mencakup kesetaraan di tempat kerja, pemagangan, keselamatan kerja, hak pekerja perempuan, hingga perlindungan...

Menurut Nas, rumah dinas itu yang ditempati oleh yang bersangkutan dan sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya. Hingga saat ini pihak Pomdam Jaya masih menelusuri keterlibatan oknum prajurit TNI AD itu dalam pusaran kasus judol itu.

Hukum

KPAD Cijantung Dijadikan Markas Judol, 32 Komputer 14 HP dan 9 KTP Disita

by Irawan Djoko Nugroho

9 Oktober 2026 | 14:20

Jakarta, CoreNews.id — Satu oknum TNI ditahan buntut dari kasus operasional judi online (judol) di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD)...

Komnas HAM juga menyebut besarnya anggaran MBG tidak sebanding dengan efektivitas distribusi, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan populasi 3B. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan MBG hanya fokus pada capaian kuantitas dengan melupakan kualitas dan keamanan pangan, pemulihan korban serta penegakan hukum atas insiden keracunan

Hukum

Pelaksanaan MBG Telah Melanggar HAM

by Irawan Djoko Nugroho

8 Oktober 2026 | 15:28

Jakarta, CoreNews.id — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melanggar HAM. Ada empat jenis pelanggaran HAM dari pelaksanaan MBG....

Sementara itu menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, aturan tersebut telah mengakomodasi aspirasi para pekerja ojol. Sejumlah kementerian selanjutnya akan menjalankan peran masing-masing dalam pengaturan ekosistem ojol. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut akan menjadi pengampu, Kementerian Perhubungan akan mengatur soal angkutan orang dan tarif, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mengatur barang dan makanan.

Hukum

Perpres Ojol Telah Terbit

by Irawan Djoko Nugroho

8 Oktober 2026 | 14:08

Jakarta, CoreNews.id — Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Digital atau Perpres Ojol resmi diterbitkan...

KPK Siapkan Berkas Penuntutan Paulus Tannos di Singapura, Sidang Ekstradisi Digelar Juni 2025

Hukum

Ketua KPK Nilai Nusron Wahid Kurang Bisa Atur Waktu hingga Mangkir Pemeriksaan

by Miroji

8 Oktober 2026 | 12:50

Jakarta, CoreNews.id – Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kurang mengatur waktu setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan...

Menurut Said kembali, masa kontrak pekerja alih daya maksimal empat tahun. Kontrak awal berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing maksimal satu tahun. Dengan ketentuan tersebut, pekerja yang menjalani masa kontrak penuh berpotensi memperoleh pesangon hingga empat bulan upah saat terkena PHK.

Hukum

Pekerja Outsourcing Kini Berhak Mendapat Pesangon

by Irawan Djoko Nugroho

8 Oktober 2026 | 11:29

Jakarta, CoreNews.id — Pekerja outsourcing kini berhak mendapatkan pesangon apabila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Outsourcing juga hanya diperbolehkan untuk...

Febrie Adriansyah Jalani Pemeriksaan Perdana sebagai Tersangka TPPU di Kejagung

Hukum

Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Jalani Sidang Perdana Dugaan Pemerasan dan TPPU

by Miroji

7 Oktober 2026 | 14:11

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang...

Mantan dan Kepala BPN Kabupaten Tangerang Terancam Diperiksa

Hukum

KPK Periksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Terkait Dugaan Suap dan Gratifikasi

by Miroji

7 Oktober 2026 | 13:28

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid...

Sebagai informasi, persetujuan Komisi III menjadi bagian dari proses pergantian Kapolri setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dan pengajuan Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri

Hukum

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Diganti

by Irawan Djoko Nugroho

1 Oktober 2026 | 10:46

Jakarta, CoreNews.id — Pemberhentian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disetujui secara aklamasi oleh Komisi III DPR RI. Komisi III juga...

KPK Terapkan Work From Anywhere Akibat Aksi Demonstrasi di Jakarta

Hukum

Gema Nasional Minta KPK Dalami Perkara HGB Summarecon

by Miroji

29 September 2026 | 14:46

Jakarta, CoreNews.id – Gerakan Muda Nasional meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami seluruh fakta terkait perkara HGB Summarecon di Kabupaten...