Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena....

KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Hukum

KPK Berpeluang Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN

by Miroji

22 September 2026 | 12:24

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang mendalami dugaan keterlibatan dua Dirjen Kementerian ATR/BPN dalam dugaan suap pengurusan Hak...

Kemenhaj kini tengah melakukan verifikasi ulang terhadap tiga travel tersebut untuk memastikan biro perjalanan yang beroperasi benar-benar layak dan aman digunakan masyarakat. Selain itu, Kemenhaj juga akan memblokir akses akun tiga travel umrah tersebut pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Ketiganya, kini tidak dapat melakukan input data melalui sistem.

Hukum

Tiga Travel Haji dan Umrah Resmi Dibekukan

by Irawan Djoko Nugroho

16 September 2026 | 13:39

Jakarta, CoreNews.id — Tiga Travel Haji dan Umrah, PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Group), PT Tekat Arung Samudra, dan PT...

Menurut Achmad, KPK sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelahnya, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN

Hukum

Nusron Wahid Akan Diperiksa Terkait Kasus Suap di Kementerian ATR/BPN

by Irawan Djoko Nugroho

16 September 2026 | 12:00

Jakarta, CoreNews.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah didalami oleh tim penyidik pada proses...

Hukum

Pemerintah Integrasikan Layanan TKA melalui OSS

by Teguh Imam Suyudi

12 September 2026 | 09:00

Integrasi layanan TKA lintas kementerian melalui OSS ditujukan untuk menyederhanakan perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor. Jakarta,...

Hukum

Polda Banten Bongkar Korupsi Kredit Bank BJB

by Teguh Imam Suyudi

4 September 2026 | 09:00

Dua tersangka ditetapkan dalam dugaan korupsi fasilitas kredit Bank BJB KCK Banten yang menimbulkan kerugian negara Rp8,7 miliar. Jakarta, CoreNews.id...

kejagung-gandeng-tni-aman-seluruh-kantor-kejaksaan

Hukum

Jaksa Agung Sampaikan Tujuh Perintah di Hari Lahir Kejaksaan

by Teguh Imam Suyudi

2 September 2026 | 12:00

Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta insan Adhyaksa menjaga integritas, mengedepankan keadilan, serta memperkuat kepercayaan publik. Jakarta, CoreNews.id - Jaksa Agung...

Menurut Hardjuno, Rancangan Undang-Undangan (RUU) Perampasan Aset harus menjamin perlindungan hak warga negara, mekanisme keberatan yang adil, pengawasan pengadilan, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Perampasan aset juga tidak cukup dimaknai sebagai upaya mengambil kekayaan hasil kejahatan.

Hukum

RUU Perampasan Aset Harus Transparan, Akuntabel, dan Produktif

by Irawan Djoko Nugroho

28 Agustus 2026 | 15:30

Jakarta, CoreNews.id — Komitmen pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset maksimal pada 15 Desember 2026,...

Hukum

KPK Dalami Pengurusan Rekomendasi HPT dalam Kasus Kuansing

by Miroji

26 Agustus 2026 | 12:35

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dalam perkara dugaan korupsi...

Hukum

KPK Dorong Penguatan Integritas Perguruan Tinggi Usai Kasus Unsoed

by Miroji

24 Agustus 2026 | 15:26

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas dan tata kelola perguruan tinggi menyusul terungkapnya dugaan korupsi dalam...