Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi judi online yang telah menimbulkan...

Menurut Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj di Jakarta (6/11/2025), kebijakan ini memberi keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk mengatur seluruh kebutuhan perjalanan haji, mulai dari dokumen, akomodasi, hingga penerbangan. Namun, perubahan ini juga mengubah peta bisnis haji dan umrah, karena peran travel resmi akan berkurang drastis. Selain itu, kemudahan haji mandiri dinilai bisa mendorong masyarakat memburu visa non kuota karena dianggap lebih cepat dan murah

Hukum

Haji Furoda Kini Bisa Diurus Mandiri

by Irawan Djoko Nugroho

6 November 2025 | 14:37

Jakarta, CoreNews.id — Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Nomor 14 Tahun 2025) membawa perubahan besar dalam tata...

Menurut Taruna, pihaknya telah memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk yang menjadi temuan. Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia juga telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi dan peredaran kosmetik, termasuk retail.

Hukum

BPOM Kembali Tarik 23 Kosmetik Berbahaya Yang Timbulkan Risiko Kesehatan

by Irawan Djoko Nugroho

3 November 2025 | 17:25

Jakarta, CoreNews.id — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindak 23 produk kosmetik selama intensifikasi pengawasan yang dilakukan pada periode...

Hukum

Ditangkap Kasus Narkoba, Onad Ajukan Rehabilitasi

by Abdullah Suntani

3 November 2025 | 12:23

Jakarta, CoreNews.id - Artis Onadio Leonardo atau Onad mengajukan permohonan rehabilitasi usai ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hari ini, Senin...

Hukum

KPK Sita Aset PT BIG Terkait Dugaan Korupsi Jual-Beli Gas PGN

by Miroji

31 Oktober 2025 | 14:33

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset milik PT BIG, bagian dari ISARGAS Group, dalam penyidikan dugaan korupsi...

Sebagaimana telah diketahui, Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah beroperasi penuh ini tengah menjadi perhatian publik dan penegak hukum menyusul lonjakan biaya yang signifikan dari perkiraan awal.

Hukum

KCIC Akan Kooperatif Saat Kasus Whoosh Diselidiki KPK

by Irawan Djoko Nugroho

31 Oktober 2025 | 10:39

Jakarta, CoreNews.id — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan akan bersikap kooperatif penuh, menyusul sorotan publik atas pembengkakan biaya...

Hukum

Kemenhut-TNI Gelar Operasi Gabungan Berantas Tambang Emas Ilegal di Gunung Salak

by Abdullah Suntani

31 Oktober 2025 | 09:08

Jakarta, CoreNews.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) bersama TNI menggelar operasi gabungan untuk menindak praktik penambangan...

Hukum

Terseret Kasus Korupsi, Kejari Bandung Pertimbangkan Cegah Wakil Wali Kota Erwin ke Luar Negeri

by Abdullah Suntani

31 Oktober 2025 | 08:51

Jakarta, CoreNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung tengah mempertimbangkan langkah pencegahan ke luar negeri terhadap Wakil Wali Kota Bandung,...

Hukum

KPK Sita Aset Legislator Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK

by Miroji

30 Oktober 2025 | 16:01

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik tersangka ST terkait dugaan korupsi penggunaan dana CSR BI-OJK....

Hukum

KY Dukung Pembentukan Polsus Pengadilan Demi Lindungi Hakim dari Ancaman

by Miroji

30 Oktober 2025 | 15:21

Jakarta, CoreNews.id – Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menilai pembentukan Polisi Khusus (Polsus) Pengadilan menjadi langkah penting untuk menjamin...