Jakarta, CoreNews.id — Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 resmi disahkan menjadi Undang-Undang...

Hukum

Bareskrim Bongkar Sindikat Etomidate Senilai Rp127,5 Miliar

by Miroji

29 September 2026 | 13:39

Jakarta, CoreNews.id – Bareskrim Polri bersama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta membongkar sindikat internasional peredaran narkotika jenis etomidate senilai Rp127,5 miliar....

ditjenpas-periksa-ferdy-sambo-temuan-ombudsman-lapas-cibinong

Hukum

Ditjenpas Periksa 55 Warga Binaan Lapas Cibinong, Usai Temuan Ombudsman

by Teguh Imam Suyudi

28 September 2026 | 18:00

Ditjenpas memeriksa 55 warga binaan dan 35 pegawai untuk mendalami temuan fasilitas yang disorot Ombudsman di Lapas Cibinong. Jakarta, CoreNews.id...

KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

Hukum

KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Penggeledahan Kanwil BPN Jatim

by Miroji

25 September 2026 | 15:49

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai ratusan juta rupiah saat menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional...

Hukum

Hery Susanto Dituntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara

by Miroji

25 September 2026 | 13:38

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto dituntut 5 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam...

Ombudsman juga akan segera menyampaikan segala temuan ini ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kemudian direkomendasikan agar mengembalikan "warga binaan" yang berada di luar blok tahanan, menindak petugas lapas yang menghalang-halangi kerja mereka, serta merobohkan "bangunan yang tidak seharusnya ada"

Hukum

Klaster Mewah di Lapas Kelas II A Cibinong Ditemukan dan Diminta Dirobohkan

by Irawan Djoko Nugroho

24 September 2026 | 15:37

Jakarta, CoreNews.id — Klaster rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan Ombudsman RI dalam...

Hambali Akan Diadili di Pengadilan Militer AS November 2025

Hukum

Yusril Tegaskan Pembebasan Bersyarat Bechi Sesuai Ketentuan Hukum

by Miroji

24 September 2026 | 14:37

Jakarta, CoreNews.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembebasan bersyarat Bechi diberikan sesuai...

Menurut Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo di Jakarta (22/9/2026), dampak putusan MK terhadap industri asuransi akan bersifat signifikan dan struktural, terutama dalam hal kepastian hukum dan tata kelola penyusunan kontrak. Putusan MK terkait Pasal 304 KUHD tersebut, bahkan secara praktis membuat ribuan polis berpotensi menghadapi re-underwriting atau penyesuaian Standard Operating Procedure (SOP) klaim oleh penanggung agar selaras dengan amar putusan, sehingga wajib dimuat syarat klaim sejak awal.

Hukum

Syarat Klaim Wajib Ada di Polis Asuransi, Hadirkan Transparansi

by Irawan Djoko Nugroho

23 September 2026 | 12:03

Jakarta, CoreNews.id — Polis asuransi kini harus memuat syarat klaim yang disepakati sejak awal. Keputusan tersebut dilakukan selepas Mahkamah Konstitusi...

Menurut Basnang, regulasi dan Telepontren tersebut dihadirkan agar kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak boleh kembali terjadi. Namun demikian, pencegahan kekerasan di pesantren tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Pengasuh pesantren, kiai, ibu nyai, masyarakat, dan seluruh unsur di lingkungan pesantren perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi santri.

Hukum

Kemenag Hadirkan Regulasi dan Telepontren Agar Kekerasan Seksual di Pesantren Tidak Lagi Terjadi

by Irawan Djoko Nugroho

23 September 2026 | 10:57

Jakarta, CoreNews.id — Kemenag kini memiliki regulasi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi anak. Salah satunya...

Di tempat yang sama, salah satu Pemohon yaitu Denny Indrayana meminta dibedakan antara diskualifikasi dengan mekanisme pemberhentian atau removal from office. Menurutnya, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tidak tepat digunakan apabila persoalan yang dipersoalkan adalah tidak terpenuhinya syarat calon sejak awal. Ia menilai forum yang tepat untuk menguji persoalan tersebut adalah MK sebagai lembaga peradilan pemilu. Denny kemudian mengusulkan penggunaan disqualification bukan removal from office.

Hukum

Cacat Syarat Pendidikan, Gibran Diminta Didiskualifikasi

by Irawan Djoko Nugroho

22 September 2026 | 16:10

Jakarta, CoreNews.id — Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan...