Jakarta, CoreNews.id – Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari sektor...

Pemerintah Siapkan Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, Dadan: Dukungan Sudah Mendesak

Nasional

MBG Prioritaskan Indonesia Timur, BGN Siapkan Pola Khusus

by Miroji

23 September 2026 | 12:54

Jakarta, CoreNews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah Indonesia bagian timur. Maluku...

Menurut Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo di Jakarta (22/9/2026), dampak putusan MK terhadap industri asuransi akan bersifat signifikan dan struktural, terutama dalam hal kepastian hukum dan tata kelola penyusunan kontrak. Putusan MK terkait Pasal 304 KUHD tersebut, bahkan secara praktis membuat ribuan polis berpotensi menghadapi re-underwriting atau penyesuaian Standard Operating Procedure (SOP) klaim oleh penanggung agar selaras dengan amar putusan, sehingga wajib dimuat syarat klaim sejak awal.

Hukum

Syarat Klaim Wajib Ada di Polis Asuransi, Hadirkan Transparansi

by Irawan Djoko Nugroho

23 September 2026 | 12:03

Jakarta, CoreNews.id — Polis asuransi kini harus memuat syarat klaim yang disepakati sejak awal. Keputusan tersebut dilakukan selepas Mahkamah Konstitusi...

Menurut Basnang, regulasi dan Telepontren tersebut dihadirkan agar kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak boleh kembali terjadi. Namun demikian, pencegahan kekerasan di pesantren tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Pengasuh pesantren, kiai, ibu nyai, masyarakat, dan seluruh unsur di lingkungan pesantren perlu terlibat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi santri.

Hukum

Kemenag Hadirkan Regulasi dan Telepontren Agar Kekerasan Seksual di Pesantren Tidak Lagi Terjadi

by Irawan Djoko Nugroho

23 September 2026 | 10:57

Jakarta, CoreNews.id — Kemenag kini memiliki regulasi sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pesantren yang aman bagi anak. Salah satunya...

Bisnis

OJK Ungkap Penyebab Undisbursed Loan Capai Rp2.548 Triliun

by Teguh Imam Suyudi

23 September 2026 | 09:00

OJK menyebut tingginya suku bunga dan perlambatan permintaan menjadi faktor debitur belum menarik seluruh fasilitas kredit yang telah disetujui perbankan....

schneider-electric-modernisasi-jaringan-listrik-bebas-sf6

Bisnis

Schneider Electric Dorong Modernisasi Jaringan Listrik Berkelanjutan

by Teguh Imam Suyudi

22 September 2026 | 20:00

Schneider Electric menampilkan teknologi jaringan listrik cerdas dan switchgear bebas SF₆ untuk mendukung transisi energi di Asia Tenggara. Jakarta, CoreNews.id...

Politik

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi UU

by Teguh Imam Suyudi

22 September 2026 | 18:00

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum untuk mengatasi ketimpangan agraria dan konflik...

Di tempat yang sama, salah satu Pemohon yaitu Denny Indrayana meminta dibedakan antara diskualifikasi dengan mekanisme pemberhentian atau removal from office. Menurutnya, Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tidak tepat digunakan apabila persoalan yang dipersoalkan adalah tidak terpenuhinya syarat calon sejak awal. Ia menilai forum yang tepat untuk menguji persoalan tersebut adalah MK sebagai lembaga peradilan pemilu. Denny kemudian mengusulkan penggunaan disqualification bukan removal from office.

Hukum

Cacat Syarat Pendidikan, Gibran Diminta Didiskualifikasi

by Irawan Djoko Nugroho

22 September 2026 | 16:10

Jakarta, CoreNews.id — Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan...

Menurut Fadlul, BPKH merupakan lembaga yang mengelola keuangan haji, mulai dari penerimaan, pengembangan, pengeluaran, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan haji. Karena itu, pengelolaan dana haji di BPKH kemudian dilakukan dengan selalu mempertimbangkan keamanan dana, likuiditas, kesinambungan penyelenggaraan ibadah haji, dan hasil pengembangan keuangan haji, serta menerapkan strategi investasi berprofil konservatif.

Ekonomi

Terapkan Prinsip Kehati-Hatian, 70% Dana Haji Ditempatkan di Sukuk

by Irawan Djoko Nugroho

22 September 2026 | 15:32

Jakarta, CoreNews.id — Sekitar 70 persen dana haji dari nilai sebesar Rp184 triliun ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)...

Prabowo Perintahkan Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen

Nasional

Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Bahas Industri Tekstil

by Miroji

22 September 2026 | 15:11

Jakarta, CoreNews.id – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga negara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Mereka...