Jakarta, CoreNews.id – Polri terus mengintensifkan perang terhadap judi online sepanjang 2025. Melalui kerja sama lintas kementerian dan pemangku kepentingan,...

Hukum

KPK Buka Peluang Periksa Petinggi BI dan OJK Terkait Korupsi Dana CSR

by Miroji

30 Desember 2025 | 14:35

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa petinggi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait...

Eks Menag Yaqut Penuhi Panggilan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hukum

KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi Haji 2023–2024 Terus Berjalan

by Miroji

30 Desember 2025 | 13:00

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024 terus berjalan. Juru Bicara...

KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

Hukum

KPK Terbitkan SP3 Kasus Tambang Konawe Utara karena Alat Bukti Tak Cukup

by Miroji

29 Desember 2025 | 11:57

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara dugaan korupsi perizinan...

cara-mengaktifkan-rekening-bni-diblokir-ppatk

Hukum

Ucapan Natal Bisa Jadi Modus Penipuan, BNI Minta Nasabah Jangan Asal Klik

by Teguh Imam Suyudi

26 Desember 2025 | 19:00

Jakarta, CoreNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali mengimbau nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan...

Sejumlah daerah dicatat telah mulai bersiap menjadi percontohan penerapan pidana kerja sosial. Kabupaten Morowali Utara dan Provinsi Kalimantan Timur, misalnya, menggagas kerja sosial di bidang kebersihan, lingkungan, hingga kegiatan sosial. Sementara itu di Jakarta Barat, Balai Pemasyarakatan mencatat penerapan pidana alternatif menunjukkan dampak positif bagi klien pemasyarakatan, yang dinilai lebih memahami nilai tanggung jawab sosial melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan kemasyarakatan

Hukum

Pidana Alternatif Berupa Hukuman Kerja Sosial Mulai Berlaku 2 Januari 2026

by Irawan Djoko Nugroho

23 Desember 2025 | 16:11

Jakarta, CoreNews.id — Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersiap menyambut pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku...

nadiem-makarim-sidang-perdana-kasus-korupsi-chromebook

Hukum

Nadiem Makarim Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

by Teguh Imam Suyudi

16 Desember 2025 | 13:00

Jakarta, CoreNews.id - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Makarim, dijadwalkan menghadapi sidang perdana kasus dugaan...

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan jika KPK telah secara resmi memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji. Pada hari ini, Selasa (16/12/2025), dijadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama periode 2020-2024

Hukum

Eks Menag Yaqut Kembali Dipanggil KPK

by Irawan Djoko Nugroho

16 Desember 2025 | 11:12

Jakarta, CoreNews.id — Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang masih berstatus sebagai saksi perkara dugaan korupsi kuota haji...

Hukum

KPK Periksa Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

by Miroji

15 Desember 2025 | 13:08

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA),...

mutasi-besar-polri-85-perwira-kadiv-humas-diganti

Hukum

Kapolri Terbitkan Perkap Bolehkan Anggota Polri Duduki Jabatan di 17 Kementerian dan Lembaga

by Irawan Djoko Nugroho

12 Desember 2025 | 14:44

Jakarta, CoreNews.id — Anggota Polri dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga. Yaitu, 1. Kemenko Polkam, 2. Kementerian ESDM, 3. Kementerian...